Menteri Sri Mulyani Jengkel Korupsi di Kemenkeu

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Menteri Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani mengaku kesal masih saja terjadi perilaku korupsi yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Padahal sejak 15 tahun lalu dirinya telah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi. \"Jadi dalam konteks sekarang sedang bersihkan birokrasi untuk semakin bersih. Ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang masih terjadi korupsi,\" ujarnya di Jakarta, Senin (3/12). Dengan segelintir oknum pegawai Ditjen Pajak itu, menurut Sri Mulyani, citra Ditjen Pajak di masyarakat menjadi tercorang. Kondisi demikian tentu kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Japak menjadi luntur. \"Itu bagian dari betul-betul menakutkan kita. Karena nila-nila setitik itulah membuat kita disaksikan masyarakat \\\'oh kalau pajak memang identik begitu dari dulu, itu terjadi di semua KPP\\\'. Kan kesel. Padahal 349 KPP kerja bener hanya karena satu semua persepsi jadi begitu. Saya selalu kesel banget soal itu,\" ungkap Sri Mulyani. Baca Juga Pemkot Magelang Siap Beri Dukungan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Catatan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, terdapat dua kasus yang sangat ekstrem terjadi di Ditjen Pajak. Pertama, petugas pemeriksa wajib pajak yang melakukan tindak korupsi dan kedua, kelapa kantor pajak yang berperan sebagai mafia pajak. Oleh karena itu, dia meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memberikan sanksi paling berat untuk memberi efek jera berupa pemecatan langsung. Namun pemecatan langsung membutuhkan proses yang panjang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sri Mulyani menyebutkan penyebab korupsi terjadi lantaran gaji yang diterima pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu terbilang minim. Sehingga mereka mencari pemasukan lain dengan cara korupsi. \"Penyebab utamanya adalah birokrasi waktu itu dibayar dengan gajinya yang dalam seminggu saja sudah habis. Sehingga, kalau tidak korupsi, ya tidak bisa hidup, itu berarti fundamentally sistemnya memang mengharuskan orang untuk korupsi yaitu menerima sumber berasal dari lainnya,\" tutur dia. Untuk itu, Kemenkeu dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pencegahan guna memberantas korupsi di Kemenkeu. Hal itu tidak sia-sia, karena salah satunya dari lingkup Aparat Sipil Negara (ASN) DJP, menjadi teladan tidak melakukan korupsi. Baca Juga 58 Rumah Rusak Akibat Angin Kencang di Temanggung \"Saya dapat kabar ada Kepala Kanwil Pajak di Tanjung Priok menjadi ASN pertama teladan di seluruh Indonesia,\" ujarnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga mengungkapkan yang dimaksud Sri Mulyani ada pegawai Ditjen Pajak yang korupsi itu adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA3). Seharusnya, kata Hestu, sebagai kepala kantor harus menjadi contoh bukan memberikan contoh kurang baik terhadap stafnya. \"Ibu (Sri Mulyani) tadi menyampaikan bahwa pimpinan harus menjadi contoh pegawai yang harus menjaga integritas,\" ujar dia. Hestu menegaskan, bahwa Ditjen Pajak tidak akan memberikan toleransi kepada pagawainya yang terbukti melakukan tindakan korupsi. \"Tidak ada toleransi sama sekali untuk pegawai yang terlibat tindak korupsi,\" tukas Hestu. Terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finacne (Indef) Enny Sri Hartarti menilai kasus korupsi terjadi di Indonesia terutama di kementerian karena ada kelemahan di dalam sistem, sehingga harus memperbaiki sistem tersebut. Baca Juga Percepat Implementasi Perda Disabilitas, IDP ingin Purworejo jadi Kabupaten Inklusi \"Kalau satu dua kan orang individunya, tapi kalau sering dan terus berulang ya berarti ada kelemahan di dalam sistem,\" ujar Enny. Sistem yang dimaksud Enny adalah masih lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan di kementerian. Sebab sistem hanya berjalan pada level staf saja, sedangkan level jajaran pimpinan tidak berjalan dengan ketat. Alhasil bisa menjadi celah untuk melakukan tindakan korupsi. Dia menyarankan, agar korupsi tidak terjadi kedepannya, maka kementerian harus membangun sistem rekrutmen SDM yang lebih baik dari level bawah hingga atas.(din/fin)

Sumber: